mabesmedia.com | Jakarta – Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau terkait perjanjian kerja sama ekonomi kedua negara.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan PM Kanada pada Sabtu (20/05/2023) di Hotel Rihga Royal, Hiroshima, Jepang.
“Mohon dukungan Yang Mulia terkait penyelesaian perjanjian Indonesia-Kanada CEPA, realisasi investasi Pension Funds Kanada yang fokus di pembangunan Ibu Kota Nusantara, pembangunan mekanisme pendanaan untuk feasibility study bagi proyek greenfield di Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.
Pada kesempatan itu Presiden Jokowi juga berharap terjadinya percepatan terhadap realisasi pengembangan bandara hijau di Kalimantan Utara, eksplorasi dan pengayaan logam tanah jarang, serta pembentukan satuan tugas bilateral.
Baca Juga:
Berbincang dengan PM Jepang, Presiden Jokowi Bahas Peningkatan Kemitraan RI-Jepang
Tiba di Hiroshima Hadiri KTT G7, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Disambut Wamenlu Jepang
Bukan hanya itu, bahkan Presiden Jokowi pun mengapresiasi dukungan negara-negara G7, termasuk Kanada dalam membantu transisi energi Indonesia.
“Saya harap dukungan dana USD 20 miliar dapat segera direalisasikan tapi tidak dalam bentuk utang,” ungkapnya.
Sementara itu terkait dengan ketahanan pangan nasuonal, Presiden Jokowi mendorong implementasi kesepakatan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan Canadian Commercial Corporation terkait pasokan potas dan gandum.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Kanada turut membahas mengenai ASEAN, termasuk situasi di Myanmar. Bahkan dirinya juga menyampaikan bahwa KTT ASEAN-Kanada akan digelar pada September tahun 2023 mendatang di Indonesia.
“Sampai jumpa di Jakarta, PM Trudeau,” tutur Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan kali ini adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto. (*dbs/red)
